Indonesia | English
Beranda \ Artikel \ Detil Artikel
Kertas Posisi AMMPeL

DREaM - 09.03.2008,

Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu demi Keberlanjutan Hidup Antargenerasi

 

Indonesia dilalui oleh jajaran gunung berapi yang populer disebut sebagai Pacific Ring of Fire (cincin api pasifik). Selain itu, republik yang kita cintai ini adalah negara kepulauan yang terhampar di atas pertemuan 3 lempeng bumi yang masing-masing memiliki dinamika. Dari dua hal tersebut, menjadi wajar bila dinyatakan, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi.


Kenyataan bahwa republik kita tercinta adalah negara dengan tingkat kerentanan bencana tingkat tinggi tersebut semestinya jadi pertimbangan utama bagi siapapun yang mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin republik ini. Kerentanan bencana seharusnya menjadi perspektif utama dalam perencanaan pembangunan kita di level apapun, baik pusat ataupun daerah. Hal ini berarti Disaster Management (manajemen pengelolaan bencana) sudah seharusnya menjadi perspektif utama bagi siapapun yang diberi wewenang oleh rakyat untuk merancang pembangunan, baik di tingkat nasional atau daerah.


Dengan kata lain, pembangunan di Indonesia idealnya tidak hanya mengedepankan hitung-hitungan ekonomis belaka. Perencanaan pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional atau daerah seharusnya mempertimbangkan faktor kerentanan bencana, bukan hanya menghamba kepada pemilik modal saja. Perencanaan pembangunan apapun, seharusnya melewati refleksi mendalam: apakah perencanaan pembangunan tersebut justru menambah kerentanan bencana ataukah tidak? Logikanya, pola perencanaan pembangunan di negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi tentulah berbeda dengan perencanaan pembangunan di negara yang kerentanan bencananya rendah.


Namun apa kenyataannya? Pacific Ring of Fire dan pertemuan 3 lempeng bumi, serta banyaknya bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Pacific Ring of Fire dan pertemuan 3 lempeng bumi, serta banyaknya bencana alam semestinya menjadikan republik ini menempatkan Disaster Manajemen sebagai perspektif utama pembangunan. Pacific Ring of Fire dan pertemuan 3 lempeng bumi, serta banyaknya bencana alam ternyata tidak mengubah perilaku para perancang pembangunan yang mengedepankan keuntungan sesaat dan lebih memilih menjadi hamba setia pemodal.


Perilaku menghamba kepada pemodal inilah yang telah menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Data Forest Watch Indonesia mengungkapkan, pada tahun 2001 daratan yang bisa kita tinggali tinggal 38% saja. Hal ini terjadi karena pola pembangunan kita yang didesain untuk lebih mengedepankan keuntungan sesaat itu telah menghabisi daratan kita sebesar 36% sebagai kawasan pertambangan. 20% lainnya untuk bisnis HPH, 4% untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 2% untuk perkebunan sawit. Jika pada tahun 2001 daratan yang bisa kita tinggali tersisa 38% saja, lalu tinggal berapakah daratan yang bisa kita tinggali pada tahun 2008 ini?


Dampak lain dari perilaku yang mengesampingkan aspek kerentanan bencana juga bisa kita lihat dari laju kerusakan hutan kita sebesar 2,4 juta ha pertahun atau setara dengan 4 kali luas Kabupaten Banyuwangi. Bila dikalkulasi, setiap harinya hutan alamiah kita telah hilang seluas 2 kali luas Kecamatan Banyuwangi. Jika pada tahun 2003 hutan alamiah kita tinggal tersisa seluas 98 juta ha, maka berdasarkan data Walhi kita bisa memprediksi bahwa pada tahun 2008 ini hutan alamiah kita tinggal 86 juta ha saja.


Pola pembangunan yang mengesampingkan aspek bencana ini pula yang menjadikan P. Jawa sebagai pulau yang memiliki kerentanan bencana tingkat tinggi. Secara ekologis, idealnya sebuah pulau harus menyisakan 30% kawasannya sebagai kawasan konservasi atau hutan lindung. Tetapi faktanya, hutan yang dimiliki P. Jawa kurang dari 10%. Kondisi ini masih diperberat dengan kenyataan bahwa 60% (­+ 120 juta) penduduk Indonesia tinggal di P. Jawa. Ini artinya Jawa secara ekologis sudah kritis dan terdesak. Karena itu tidak heran jika sering terjadi bencana ekologis di pulau ini (banjir, tanah longsor, kekurangan pasokan air, gagal panen dll).


120 juta orang yang tinggal di Jawa itu, masing-masing memiliki kebutuhan mendasar seperti air, makanan dan oksigen, yang kesemuanya itu setiap harinya harus “disediakan” oleh Jawa yang secara ekologis sudah sangat terdesak. Sementara itu, pemenuhan air, makanan, dan oksigen sangatlah bertalian erat dengan keberadaan hutan Jawa yang kurang dari 10%, itu pun kondisinya dari hari ke hari kian rapuh dan terdesak oleh illegal logging dan perencanaan pembangunan yang hanya mengedepankan keuntungan ekonomi belaka. Dari sini kita sadar, mengapa sebuah pulau harus menyisakan minimal 30% kawasannya sebagai hutan? Jawabannya, tidak lain karena demi menjaga keberlanjutan pasokan air, makanan dan udara bersih bagi kita hari ini dan bagi anak-cucu kita di masa depan.


Keterdesakan dan kerapuhan ekologi Jawa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi siapapun, terutama pengambil kebijakan untuk tidak menghadirkan pembangunan atau industrialisasi yang justru memusnahkan hutan sebagai water catchment area (areal tangkapan air). Tambahan lagi, belakangan ini telah terjadi bencana ekologis yang terjadi karena hutan Jawa di rusak. Ambil contoh, pada 2002 banjir besar di Situbondo (terulang lagi pada 9 Februari 2008), banjir pada akhir 2005 di Grajagan-Banyuwangi, banjir besar pada awal 2006 di Jember, dan di tahun ini pun kita masih memanen banjir di Pasuruan, Tuban, Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan dan masih banyak lagi.


Keterdesakan dan kerapuhan ekologi Jawa serta rentetan bencana ekologi tersebut seharusnya menjadi kesadaran bersama bagi penghuni Jawa terutama pengambil kebijakan untuk tidak menghadirkan industrialisasi yang justru merapuhkan ekologi Jawa dan mengundang bencana baru.


Jika sekian uraian di atas dihubungkan dengan keberadaan Banyuwangi, sudah barang tentu siapapun yang menjadi pemimpin Banyuwangi dan perencana pembangunan di Banyuwangi harus memiliki perspektif Disaster Management tidak hanya mengejar keuntungan ekonomis belaka, apalagi sampai merelakan dirinya menjadi boneka yang dengan mudahnya di-remote oleh pemilik modal. Dengan perspektif Disaster Management, seharusnya pemimpin Banyuwangi mengedepankan perhitungan tentang bencana apa yang bakal terjadi di masa kini dan masa mendatang jika sebuah keputusan diambil. Bukan mengedepankan keuntungan ekonomi belaka.


Pentingnya perspektif Disaster Management ini bukan hanya karena Banyuwangi merupakan bagian dari Jawa yang sedang kritis, akan tetapi juga karena bentang alam Banyuwangi serta potensi kehutanan, pertanian, kelautan, pasokan air, perkebunan, peternakan dan pariwisata yang secara ekologis saling terkait dan mempengaruhi.


Jarang sekali sebuah kabupaten memiliki potensi sebesar Banyuwangi. Kabupten paling timur di P. Jawa ini “dikepung” oleh 3 Taman Nasional (TN), yakni TN Alas Purwo, TN Meru Betiri dan TN Baluran. Juga jarang sekali sebuah kabupaten memiliki 3 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) seperti Banyuwangi (KPH Banyuwangi Selatan, KPH Banyuwangi Barat, dan KPH Banyuwangi Utara). Keberadaan 3 KPH dan 3 TN ini berhubungan erat dengan mati hidupnya mata-air dan sungai-sungai dan keberlanjutan pertanian, yang pada gilirannnya nanti mau tidak mau 3 KPH dan 3 TN tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan lokal kita.


Keterkaitan antara 3 KPH dan 3 TN dengan mata-air, sungai, pengairan, perkebunan dan pertanian inilah yang menghantarkan Banyuwangi pada predikat lumbung padi nasional. Artinya, Banyuwangi tidak hanya memiliki andil dalam menopang ketahanan pangan nasional, tapi lebih dari itu kualitas ekologi Banyuwangi akan memiliki pengaruh langsung pada ketahanan pangan nasional.


Keterkaitan antara 3 KPH dan 3 TN dengan mata-air, sungai, pengairan, perkebunan dan pertanian inilah yang telah menjadikan sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap PAD Banyuwangi (lebih dari 60%). Cobalah buka Buku “Banyuwangi dalam Angka” dari beberapa tahun penerbitan, akan kita temukan sajian data bahwa lebih dari 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi disumbang oleh sektor pertanian. Dari hal ini dapat dikatakan, lebih dari separuh ongkos operasional kekuasaan di Banyuwangi disangga oleh sektor pertanian yang juga ditopang oleh keberadaan 3 KPH dan 3 TN di Banyuwangi. Atau bisa pula dimaknai bahwa gaji tiap orang anggota DPRD dan Bupati Banyuwangi lebih dari separuhnya bersumber dari sektor pertanian. Atau dapatlah dikatakan bahwa rusak-tidaknya 3 KPH dan 3 TN akan mempengaruhi besar kecilnya sumbangsih sektor pertanian terhadap PAD.


Dari keterkaitan antara 3 KPH dan 3 TN dengan mata-air, sungai, pengairan, perkebunan dan pertanian, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPeL) menyadari, bahwa siapapun pemimpin, pengambil kebijakan, dan perancang pembangunan Banyuwangi akan menjadi teramat naif bila merencanakan pembangunan yang justru merusak 3 KPH, 3 TN, mata-air, sungai, pengairan, perkebunan dan pertanian, karena hal ini sama saja dengan membunuh penyumbang terbesar PAD.


AMMPeL (Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan) mendesak Bupati Banyuwangi untuk membatalkan rencananya penambangan emas di G. Tumpang Pitu, Pancer, Kec. Pesanggaran, karena lokasi penambangan emas tersebut berada di kawasan hutan lindung yang dilindung Undang-Undang dan merupakan Water Catchment Area (areal tangkapan air) yang tidak hanya mempengaruhi pasokan air yang menjadi hak dasar rakyat, tetapi juga berdampak pada pertanian, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PAD.


AMMPeL berpendapat, industri pertambangan emas apapun jenisnya baik open pit minning (penambangan terbuka) maupun underground minning (penambangan tertutup/bawah tanah) tetaplah industri yang rakus air. Hal ini diperparah lagi dengan rencana lokasi pertambangan yang nantinya tepat berada di atas dan di dalam Water Catchment Area.


Peta Potensi Air Bawah Tanah Jawa Timur — yang merupakan lampiran buku “Mekanisme dan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) JAWA TIMUR 2002” — menunjukkan bahwa Hutan Lindung G. Tumpang merupakan kawasan potensi air bawah tanah kategori sangat tinggi, yakni lebih dari 30 liter perdetik. Sementara daerah Grajagan dan sekitarnya adalah kawasan potensi air bawah tanah kategori tinggi, yakni antara 15 - 30 liter perdetik. Potensi air sebesar itu seharusnya dijaga demi keterjaminan pasokan air dan keberlangsungan hidup rakyat Banyuwangi dari generasi ke generasi, bukannya dikorbankan demi kemilau emas yang hanya berumur kurang dari 14 tahun, dan hanya meninggalkan kawasan penuh sianida yang tidak bisa lagi diolah.


Menghadirkan pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu tidak hanya akan membunuh potensi air bawah tanah, tetapi juga merapuhkan ekologi lokal Banyuwangi yang merupakan bagian dari P. Jawa yang ekologinya juga rapuh. Selain itu, hal tersebut juga akan mematikan sektor pertanian dan memunculkan ancaman hilangnya mata pencaharian petani.


Menghadirkan pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu tidak hanya membunuh potensi air bawah tanah, tetapi juga menunjukkan begitu plin-plannya pola pembangunan Propinsi Jatim. Jika Pemerintah Propinsi Jatim beserta instansi yang terkait mendukung pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemprop Jatim beserta instansi yang terkait telah mengingkari RTRWP Jatim yang mereka rancang sendiri.


AMMPeL berpendapat, Jika Pemprop Jatim beserta instansi yang terkait mendorong hadirnya pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu maka Pemrop Jatim tidak konsisten. Karena di dalam Peta no 5.4 tentang Visualisasi Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Perbatasan Jember-Banyuwangi (lampiran buku “Mekanisme dan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) JAWA TIMUR 2002”) terlihat jelas bahwa G. Tumpang Pitu merupakan kawasan lindung mutlak jenis hutan lindung. Ini berarti, jika Pemrop Jatim turut serta mengijinkan pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu, maka sama saja Pemprop Jatim merestui perusakan hutan lindung seluas 11 ribu hektar. Atau dapat dikatakan Pemprop Jatim justru mengijinkan sesuatu yang berlawanan dengan Rencana Tata Ruang yang telah dibuatnya sendiri.


Investigasi BEM Untag Banyuwangi pada akhir tahun 2005 atas banjir Grajagan yang menimpa Dusun Kampung Baru, Desa Grajagan, Kec. Pesanggaran mengungkapkan, bahwa banjir yang mengakibatkan 130 KK terendam banjir itu terjadi karena sebuah bukit yang berada tepat di atas Dusun Kampung Baru tersebut telah dialihfungsikan. Bukit yang awalnya merupakan hutan lindung telah dialihfungsi menjadi kawasan pertanian seluas 3 ha. Dugaan bahwa penyebab banjir Grajagan 2005 adalah alihfungsi kawasan lindung makin diperkuat dengan kesaksian Sutikno, Ketua RW III, Dusun Kampung Baru Grajagan.


Sutikno bersaksi, bahwa semenjak dirinya tinggal di Dusun Kampung Baru, Grajagan, tidak pernah sekalipun terjadi banjir. Ini berarti, Dusun Kampung Baru, Grajagan bukanlah daerah yang memiliki catatan sejarah banjir, atau lebih tepatnya bukan tipe daerah yang mengalami banjir tahunan. Kenyataan di lapangan juga mengatakan demikian, tidak ada satu pun sungai yang membelah Dusun Kampung Baru, Grajagan, ini menunjukkan bahwa dusun ini bukanlah tipe daerah yang secara rutin terkena banjir luberan sungai. Menurut pengakuan beberapa warga, termasuk Sutikno, pada saat malam terjadinya banjir, selain menyaksikan hujan, beberapa warga juga mendengar bunyi air gemuruh dari bukit yang telah dialihfungsikan tersebut.


Dari temuan BEM Untag Banyuwangi, diperoleh catatan, begitu banyaknya tunggak (tebangan kayu yang tertinggal di tanah bersama akar) tersebar di bukit yang dialihfungsikan tersebut. Tunggak terkecil berdiameter 34 cm. Di sela-sela tunggak itulah tanaman pertanian tumbuh. Jika diurut dari bawah ke atas, tanaman pertanian tersebut antara lain adalah jagung, kedelai dan padi.


Alihfungsi seperti di atas itulah yang telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia, dan 2 rumah doyong (miring) hampir ambruk. Kasus banjir Grajagan pada akhir 2005 itu harusnya jadi pelajaran yang berharga bagi Bupati Banyuwangi. Harusnya, Bupati Banyuwangi berpikir, jika alihfungsi seluas 3 ha saja telah menyebabkan banjir, maka bisa dibayangkan bagaimana jika alihfungsi tersebut seluas 11 ribu ha lebih. Ini artinya, rencana penambangan emas seluas 11 ribu ha hanya akan mengundang bencana ekologi lebih besar dari banjir Grajagan. Untuk menghindarkan Banyuwangi dari bencana ekologi yang lebih besar, sekali lagi AMMPeL mendesak Bupati Banyuwangi untuk membatalkan pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu, Banyuwangi.


Tambang emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu tidak hanya akan mengancam kawasan tangkapan air, tetapi juga akan menyumbang logam berat ke dalam air minum masyarakat Pancer, dalam hal ini sumur-sumur yang dimiliki warga. Pelajaran tentang hal tersebut bisa kita petik lewat kasus teluk Buyat. Tim Terpadu yang terbentuknya diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, pada tahun 2004 meneliti 3 sumur bor milik PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). Dari penelitian itu diketahui, ketiga sumur bor tersebut mengandung arsen sebesar 0,01 mg/L. Kandungan tersebut melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 907 tahun 2002. Temuan Tim Terpadu ini tentunya jadi kabar buruk, bagaimana tidak, satu di antara ketiga sumur bor tersebut adalah sumur yang digunakan oleh PT NMR untuk memasok air bagi warga Buyat dari 1999 hingga akhir 2003. Bisa dikatakan, kurang lebih 4 tahun PT NMR “mencekoki” warga Buyat dengan arsen.


PT NMR memang pernah merubah pasokan air bagi warga Buyat. Meski sama-sama menggunakan sumur bor, tetapi setelah 2003 berakhir PT NMR mengganti sumber airnya dengan sumur bor yang jaraknya 2 km lebih jauh. Apakah penggantian sumur bor ini merubah keadaan? Sayangnya tidak. Lagi-lagi Tim Terpadu menemukan kandungan logam berat yang melampaui ambang batas yang ditetapkan Permenkes no. 907 tahun 2002, yakni mangan sebesar 0,3210 mg/L, sementara ambang batasnya adalah 0,1 mg/L. Dari jarak sumur bor satu dengan lainnya yang sepanjang 2 km, kita bisa meraba berapa radius air bawah tanah yang tercemar oleh logam berat. Tentu saja, bukan mustahil hal serupa bisa juga menimpa warga Pancer


Tambang emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu tidak hanya mengancam keberadaan hutan sebagai pemasok air, tetapi juga gudang obat-obatan yang secara tradisional memberi sumbangsih kepada masyarakat tepi hutan, tetapi juga bagi keberadaan Banyuwangi sebagai bandar ikan terbesar ke-2 di Indonesia, khususnya bagi Pancer yang juga kampung nelayan. Bupati Banyuwangi harus belajar pada kasus PT NMR di Minahasa dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Sumbawa.


Belajar pada kedua kasus tersebut menjadi penting karena teknik pembuangan tailing (limbah tambang) kedua tambang tersebut, baik PT NMR maupun PT NNT, menggunakan teknik pembuangan limbah ke laut yang dalam dunia pertambangan lazim di sebut sebagai Submarine Tailing Disposal (STD). Ringkasnya, secara prinsip, STD adalah pembuangan tailing ke laut. Jadi, belajar pada kedua kasus PT NMR dan PT NNT menjadi penting karena pada hakekatnya PT Indo Multi Niaga (PT IMN) —perusahaan yang akan menambang emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu— akan membuang tailing-nya ke laut. Walaupun dalam presentasinya, PT IMN tidak pernah melontarkan istilah STD, akan tetapi pada prinsipnya pembuangan tailing yang direnacanakan PT IMN adalah pembuangan tailing ke laut. Sekalipun dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan presentasinya PT IMN akan menggunakan Tailing Dam (waduk tailing) atau Settling Pond (kolam pengendap), tapi tetap saja tujuan akhirnya adalah laut, atau lebih tepatnya Teluk Pancer.


Perusahaan besar pertambangan, terutama PT NMR dan PT NNT meyakini penerapan STD aman karena di dalam laut terdapat lapisan termoklin yang dipercaya bisa mengunci tailing tetap pada tempatnya, sehingga tailing tidak tersebar kemana-mana oleh arus. Tetapi benarkah hal itu? Hasil riset Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Universitas Sam Ratulangi (PPLH Unsrat) justru menunjukkan sebaliknya. Menurut riset PPLH Unsrat, tailing PT NMR tersebar memenuhi dasar laut dengan ketebalan 10 meter mulai dari kedalaman kurang dari 60 meter, padahal mulut pipa pembuangan tailing terletak pada kedalaman 80 meter lebih. Hal ini meruntuhkan mitos bahwa lapisan termoklin adalah pengunci tailing agar tak menyebar kemana-mana.


Pembuangan tailing ke laut ternyata juga memiskinkan nelayan. Riset Partsipatif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut) pada 2001 mengungkapkan, dalam kurun waktu 3 tahun (1997-2000) nelayan Pante Buyat telah kehilangan 40 jenis jenis ikan tangkapan. Kalau biasanya mereka menangkap 53 jenis ikan, maka pada tahun 2000 mereka hanya bisa menangkap 13 jenis saja. Kehilangan jenis ikan tersebut, menurut riset Walhi Sulut telah menurunkan penghasilan masyarakat Buyat hingga 80%.


Pembuangan tailing ke laut, tidak hanya menyebabkan nelayan Pante Buyat kehilangan 40 jenis ikan, tetapi juga merubah area tangkapan mereka. Semenjak PT NMR beroperasi, nelayan Pante Buyat harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Akibatnya, ongkos produksi dan tenaga yang digunakan nelayan makin meningkat.


Fakta kemiskinan nelayan yang disebabkan oleh pembuangan tailing ke laut juga dapat ditemui di kampung nelayan Tanjung Luar, Kruak, Lombok Timur. Hasil studi banding Aliansi Advokasi Tambang Jember-Banyuwangi (AAT JB) pada tahun 2003 di Lombok dan Sumbawa mengungkapkan, Tanjung Luar yang awalnya makmur karena ekspor cumi-cuminya ke Jepang, maka sejak PT NNT membuang tailingnya sebesar 120 ribu ton perhari ke laut, cumi-cumi yang mereka bangga-banggakan tersebut pun musnah. Padahal PT NNT dan kampung nelayan Tanjung Luar berbeda pulau. PT NNT di P. Sumbawa, sedangkan Tanjung Luar di P. Lombok.


Dalam studi bandingnya, Tim AAT JB melihat langsung bagaimana seorang nelayan Tanjung Luar harus menjual selusin piring dan sebuah jangkar demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bukan tidak mungkin hal ini juga bisa terjadi di Pancer.


Tidak hanya menghilangkan ikan tangkapan, atau memusnahkan mata pencaharian. Pembuangan tailing ke laut juga berdampak besar pada kesehatan. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada September 2000 menunjukkan, dari 20 sampel darah penduduk Teluk Buyat yang diambil secara acak, 18 diantaranya terkontaminasi oleh arsen (As) melebihi ambang batas toleransi, yakni lebih besar dari 11,0 mcg/L. Sementara itu, 1 orang diantaranya memiliki konsentrasi arsen sama dengan 11 mcg/L. Sedangkan dari 20 sampel tersebut, 17 diantaranya memiliki konsentrasi merkuri (Hg) dalam darah melebihi batas yang bisa ditoleransi, yakni 5,0 mcg/L.


Catatan lain yang tak kalah mengejutkan berasal dari Tim Dokter Mer-C. Dalam Pemantauan kesehatan yang dilakukan pada Februari dan Juli 2005 itu, terdatakan bahwa jumlah penderita, jenis kasus kesehatan, dan total kasus kesehatan terus meningkat. Jika Februari 2005 tercatat 113 orang penderita, maka jumlah ini meningkat sebesar 477 orang pada Juli 2005.


Dalam catatan P. Raja Siregar, peneliti Walhi, dalam bukunya “Ungkap Buyat” tersaji informasi memilukan tentang penyakit yang diderita oleh bayi dan anak-anak Buyat. Pada tanggal 1 Juni 2006 telah lahir bayi bernama Shelomita dengan benjolan sebesar telur. Media massa Manado pada bulan Juni 2004 santer memberitakan kabar lahirnya Bayi bernama Andini dengan kelainan fisik seperti wajah terlihat tua dan berkerut, kulit seperti hangus terbakar. Dokter Frenny, seorang dokter yang awalnya menangani Andini dan menyatakan Andini terkena eksim, pada akhirnya mengaku tidak sanggup lagi menangani Andini, dan bayi malang itu pun meninggal dunia pada usia 5 bulan. Manado Post, pada 25 Mei 2005 memberitakan lahirnya bayi bernama Siti Modeong yang mengalami kerontokan rambut seiring dengan menjalarnya kerak di kepalanya. Raja Siregar menuliskan, sejak lahir Siti menderita kelainan kepala dan kulit. Kepala Siti lebih besar dari ukuran biasa dan terasa lembek. Sementara kulitnya yang keriput, hingga usianya 1 tahun harus tergantung dengan obat kulit, karena bila pengolesan obat kulit tersebut dihentikan maka kulitnya kembali memerah dan kukunya rapuh. sekali lagi, bukan mustahil hal ini bisa juga terjadi di Pancer.


Berdasarkan semuai uraian diatas, dan didorong untuk turut serta menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Banyuwangi, khususnya Pancer, dan keterjaminan hak-hak dasar antar-generasi di masa kini dan masa depan, maka Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPeL) Banyuwangi mendesak Bupati Banyuwangi untuk segera membatalkan pertambangan emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu.


Banyuwangi, 11 Februari 2008

 


ALIANSI MAHASISWA & MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN


HMI Cabang Banyuwangi
PMII Banyuwangi
DPC. GMNI Banyuwangi
BEM Untag ’45 Banyuwangi
BEM STAI Ibrahimy
BEM UNIBA Banyuwangi
BEM STAIDA Banyuwangi
BEM STIB Banyuwangi
KAPPALA
KURVA HIJAU
DERAJAD

Komentar :
17.06.2009 - AHMAD YUSUF HIDAYAT :
saya sebagai mantan warga banyuwangi akan memberikan sedikit saran wat aliansi peduli BWI pada dasarnya BWI adalah daerah yang strategis. kalau di fikir secara logika, untuk memajukan banyuwangi dalam hal ekonomi khususnya, sangat mudah sekali. tapi anehnya kenapa banyuwangi sampai aat ini tidak pernah mengalami kemajuan?bahkan yang ada adalah kemunduran. saya dengar banyak investor yang akan masuk ke banyuwangi.selagi bisa di cegah, kritik pemerintah tuk memberikan anggaran daerah tuk mbantu masyarakat banyuwangi. dari pada dana itu hilang g jela arahnya. LARE OSENG
   Nama ( harus diisi )
   Email ( tidak akan disebar-luaskan ) ( harus diisi )
   Website
      Kode verifikasi ( harus diisi )
UPN "Veteran"Yogyakarta  Ashoka  Komunitas Peduli Bencana  Kappala  UNDP